Beritain.co | Jakarta – Ketua Badan Anggaran DPR RI, MH. Said Abdullah menyarankan dengan sangat kepada pemerintah agar mengefektifkan program bantuan sosial, khususnya untuk keluarga miskin, sebagai akibat dari PPKM. Menurutnya, langkah ini untuk mengantisipasi kemungkinan kontraksi kembali terhadap tingkat konsumsi rumah tangga.
“Sedangkan untuk di lapisan rumah tangga menengah atas, pemerintah perlu mendorong kebijakan insentif perpajakan yang memungkinkan spending mereka lebih besar lagi, agar tingkat konsumsi rumah tangga terjaga dengan baik di zona positif pada kuartal berikutnya,” ungkap Said dinukil beritain.co dari Parlementaria, (6/08/21).
Selain itu dia juga memperhatikan meningkatnya laju ekspor dan impor. Di mana pada kuartal II 2021 ekspor tumbuh 31,78 persen dan impor tumbuh 31,22 persen. Untuk itu Said menyarankan pemerintah perlu mengantisipasi agar berbagai kegiatan ekspor impor yang menopang produk domestik bruto dari sisi pengeluaran cukup tinggi.
“Seperti kelangkaan peti kemas, layanan Customs Excise Information System and Automation pada Ditjen Bea Cukai tidak lagi bermasalah, termasuk berbagai kegiatan pungli yang sempat ditemukan oleh Presiden Joko Widodo,” ungkapnya.
Said juga mengharapkan Pemerintah mengantisipasi kebijakan tapering off (pengetatan moneter) yang rencananya akan dilakukan oleh The Fed pada Oktober 2021 mendatang, bila ekonomi Amerika Serikat menunjukkan perbaikan. Pemulihan ekonomi AS ini juga mendorong kemungkinan capital outflow pada pasar keuangan nasional yang konsekuensinya akan menekan rupiah.
“Namun peluangnya potensi ekspor kita akan meningkat, sebab AS adalah pasar ekspor tradisional kita. Total ekspor kita ke AS pada tahun 2021 sebesar 12 persen dari total ekspor,” pungkas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.