Beritain.co | Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo membuka Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (16/8/2021).
Bambang Soesatyo menyebut sebanyak 711 Anggota MPR/DPR/DPD, baik yang diundang hadir secara fisik maupun secara virtual dan telah menandatangani daftar hadir.
Dengan demikian, kata dia, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Peraturan Tata Tertib MPR, dan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 254 ayat (5) Peraturan Tata Tertib DPR, serta Pasal 264 ayat (5) Peraturan Tata Tertib DPD, Sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Sidang Paripurna dalam rangka Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI dengan agenda mendengarkan Pidato Presiden: Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. ,” kata Bambang, Senin (16/8/2021).
Selain dihadiri Presiden H. Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin, sidang tahunan MPR RI ini dihadiri Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Selain itu, dihadiri Wakil Presiden RI Keenam Jenderal TNI Purnawirawan Try Sutrisno, Wakil Presiden RI Kesembilan Hamzah Haz, Wakil Presiden RI Kesepuluh, Wakil Presiden RI Kesebelas Boediono dan Wakil Presiden RI Keduabelas Jusuf Kalla.
Selanjutnya, Sidang Tahunan MPR RI ini dihadiri Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah La Nyala Mahmud Mattalitti, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Agung Firman Sampurna, Ketua Mahkamah Agung H. Muhammad Syarifuddin, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, dan Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata.
Bambang Soesatyo mengungkapkan rasa syukur dengan digelarnya Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD untuk kedua kalinya yang dilaksanakan pada masa pandemi.
“Alhamdulillah, Sidang Tahunan MPR telah menjadi konvensi ketatanegaraan yang terus terpelihara dengan baik, serta memberi warna tersendiri dalam kehidupan demokrasi dan ketatanegaraan kita.
Hal ini, kata dia, menjadi forum untuk menegakkan kedaulatan rakyat, mengembangkan demokrasi sekaligus wahana untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.