Beritain.co | Karawang – Dalam kunjungan kerjanya, Ketua Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani melalui Komisi IV DPR RI menilai bahwa perlunya mengevaluasi tentang program terkait pupuk bersubsidi dan kartu tani. Persoalan yang utama adalah adanya data penerima yang belum jelas sehingga apa yang harus di jalankan program tersebut.
“Data penerima pupuk bersubsidi maupun pemegang kartu tani di seluruh Indonesia hingga saat ini masih belum jelas, sehingga selalu menjadi persoalan,” kata Hasan Aminuddin dikutip dalam keterangannya saat Kunjungan Kerja Spesifik Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani di Pabrik Pupuk Kujang, Karawang kemarin, (28/07/21).
“Data ini selalu membuat masalah, banyak rakyat hari ini mengaku pemilik sawah yang wajib memperoleh pupuk, namun banyak yang tidak memperoleh. Dari awal pupuk yang diputuskan ada subsidi hingga hari ini ke petani tidak memperoleh. Nah, siapa yang berhak memperoleh pupuk bersubsidi? Apakah pemilik sawah atau penggarap sawah?” kata Hasan.
Selain permasalahan data-data yang belum valid, Hasan juga menyoroti banyaknya jenis pupuk bersubsidi yang belum jelas dalam penerapannya. Menurut data dari PT. Pupuk Indonesia, setidaknya ada lima jenis pupuk bersubsidi yakni Urea, NPK, SP-36, ZA dan pupuk organik.
Sementara itu, legislator dapil Jawa Timur II ini menekankan akan mengevaluasi jenis-jenis pupuk bersubsidi tersebut untuk dibahas di rapat-rapat Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani ke depannya.
“Yang ketiga nanti apakah pupuk bersubsidi ini terus akan diberikan kepada barangnya atau orangnya. Tiga hal itu saya sementara mendapatkan kesimpulan awal untuk selanjutnya lebih serius dan fokus rapat panja-panja berikutnya,” ujar Hasan Aminuddin.
Selanjutnya, setelah kunjungan kerja tersebut, kedepannya, Hasan berharap Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani dapat membawa Indonesia menjadi mandiri di bidang pangan. Tentunya dengan menjamin masyarakat yang membutuhkan subsidi pupuk benar-benar mendapatkannya.
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin juga menyatakan, bahwa masih banyak permasalahan yang terjadi terkait dengan pupuk bersubsidi maupun kartu tani.
“Bagaimana terjadi kesemrawutan yang selalu berlangsung, makanya kami selaku panja mencari solusi jalan terbaik, bukan saling menyalahkan,” ujar Sudin.
Perlu diketahui, bahwa keberadaan kartu tani hingga saat ini masih belum efektif pasalnya masih banyak petani yang belum merasakan manfaatnya.
“Masih kecil sekali efektifitasnya, kalau petani itu simpel yang penting bagaimana nebus pupuk gampang, nah ini yang kami cari solusi, tetapi juga tidak boleh terlepas dari lengahnya pengawasan,” pungkas Sudin.