Beritain.co | Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Sosial mengelar pertemuan guna membahas persoalan yang sangat krusial, ada banyak penerima bantuan sosial (bansos) yang belum dicairkan hingga prosedur berbelit-belit sampai pemblokiran rekening bank.
“Ada laporan, ribuan penerima bantuan belum cair bantuannya. Ini kan bantuan untuk rakyat miskin ya. Saya perlu mendengarkan laporan beberapa pihak terkait di mana sebenarnya masalahnya,” kata Mensos Tri Rismaharini dikutip melalui keterangan tertulis kemarin usai kunjungan kerjanya di Sragen, Jawa Tengah, (21/8/21).
Sementara itu, Mensos Risma menggelar pertemuan dengan perwakilan Bank Nasional Indonesia (BNI), Koordinator Pendamping PKH, Wakil Bupati, pejabat eselon 1 Kemensos dan dari Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri.
Pertemuan tersebut untuk mengklarifikasi laporan adanya ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum menerima bantuan.
Pada kesempatan itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Pepen Nazaruddin dan jajaran, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama dan jajaran, dan Dirjen Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat.
Selanjutnya, ikut hadir pula anggota Komisi VIII DPR RI Paryono, dan Endang Maria Astuti. Juga hadir perwakilan BNI di Sragen, Wonogiri, Surakarta dan para Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH serta Korkab Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Untuk itu dalam pertemuan tersebut diketahui bahwa untuk pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap I Januari, Februari, Maret gelombang 1-11 dengan sasaran 35.497 KPM namun hanya 35.480 KPM yang mencairkan, sisanya 17 KPM belum mencairkan bantuan.
Maka pada tahap II bulan April, Mei, Juni gelombang 1-15, target 37.225 KPM namun baru 35.396 KPM yang mencairkan bantuan, sebanyak 1.829 belum cair. Sedangkan menurut laporan pendamping PKH sebanyak 1.868 rekening KPM terblokir.
“Saya minta ini harus segera selesai, kasihan mereka,” ujar Mensos Risma.
Dalam pertemuan tersebut mencuat permasalahan berkisar pada distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum terdistribusi, rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit. Hal ini terjadi baik pada KPM PKH maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako, terkait dengan rekening yang terblokir, Mensos Risma meminta Bank BNI agar secepatnya bisa dibuka.
TKSK dalam pertemuan itu juga mengeluhkan adanya prosedur berbelit yang dihadapi saat akan membuka blokir, perwakilan dari Bareskrim Mabes Polri Kombes Eka yang hadir dalam kesempatan itu menyatakan bahwa bantuan tersebut ini ditunggu masyarakat.